PANDANGAN HAKIM TERHADAP KONSEP NUSYUZ DAN RELEVANSINYA TERHADAP HAK NAFKAH CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA MAGETAN

Abstract

Keadilan gender merupakan salah satu cita-cita besar Indonesia hingga dibuatlah SEMA No 03 Point 3 Tahun 2018 peraturan yang menjadikan gender acuan untuk mencapai keadilan itu sendiri. Suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah ‘nusyuz dan nafkah mut’ah kepada istrinya sepanjang tidak terbukti nusyuz sedangkan definisi nusyuz yang ada sampai saat  ini  juga  tidak  sedetail  yang  dibutuhkan  untuk  dijadikan  dasar permasalahan pemutusan syarat sepanjang tidak nusyuz dalam perkara cerai gugat. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan menggunakan penelitian kualitatif lapangan, dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dan dokumentasi.  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui definisi nusyuz menurut hakim di pengadilan agama Magetan, kemudian relevansi antara pendapat hakim mengenai nusyuz dengan putusan hakim yang dilihat dari kacamata gender, dan juga implikasi putusan hakim terhadap hak nafkah akibat cerai gugat di pengadilan agama Magetan ditinjau dari maslahah mursalah  Temuan dalam penelitian ini adalah putusan hakim mengikuti peraturan terbaru yaitu SEMA No 03 Point 3 Tahun 2018 yang membahas mengenai kewajiban suami untuk membayar nafkah iddah dan nafkah mut’ah kepada istri sepanjang tidak terbukti nusyuz maka SEMA ini melahirkan harapan untuk membuktikan pembangkangan pada perkara cerai gugat yang diajukan istri, jadi pendapat hakim yang berpendapat pro gender dengan pendapat hakim yang menggunakan faham lama terhadap salah satu jenis kelamin akan menggunakan kolektif kolegial yaitu melaksanakan pengambilan keputusan dasar sesuai dengan system hukum yang telah dibuat dan diberlakukan, jadi mengenai perbedaan pendapat hakim tetap harus mengikuti sistem peraturan.